BUKITTINGGI - Pemekaran Kota Bukittinggi ke sebagian wilayah Agam, sesuai PP 84/1999, sudah lama terkatung-katung karena ditolak. Buah dari ‘lebaran’ Idul Fitri 1428 H, masyarakat Agam Timur berwacana hadirnya kabupaten Agam Tuo.

“Hanya itu pemecahan masalah pasca penolakan PP 84/99 yang selama ini membelit masyarakat Agam Timur yang beribukota ke Lubuk Basung,” kata H.Hasnul Dt. Bagindo menjawab Padang Media.com, Rabu (24/10).

Kehadiran ‘penggagas’ sebagai panitia kerja bagi pembentukan kabupaten baru itu, sudah menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyatnya di DPRD dan kepada Bupati Agam di Lubuk Basung Selasa (23/10) kemarin.

Sebagai hasil rumusan pertemuan tim formatur Rabu (17/10) lalu, Panitia Kerjanya dipercayakan kepada M. Dt. Mangkuto Sapuluah sebagai Ketua Umum, dengan Sekretaris Elsi Khatib dan Bendahara H. Hasnul Dt. Bagindo.

Formatur terbentuk hasil pertemuan besar Senin (15/10) di SMA Negeri I Pekan Kamis, Tilatang Kamang,Agam. Selain dihadiri Wali Nagari, juga Ketua BPRN, KAN dan  ratusan tokoh masyarakat Agam Timur.

Dimekarkannya Agam, lantaran masyarakat Ampek Angkek, Canduang, Tilatang Kamang dan Kamang, Palupuah serta Banuhampu, Sungai Puar serta Ampek Koto dan Matur selalu ‘kepayahan’ beribukota ke Lubuk Basung.

Kehadiran Pos Pelayanan Terpadu di Jirek,Bukittinggi, tidak mampu mengatasi kesulitan masyarakat Agam Timur. Terutama dalam mengurus hak dan kewajibannya yang selalu saja mesti ke pengambil kebijakan di Lubuk Basung.

“Opsi pemekaran Agam, dengan kehadiran Agam Tuo adalah pemecahan masalah tanpa masalah,” ulas Hasnul meminjam istilah Pagadaian dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.(Atiak)

Sumber: Padangmedia.com